Menkopolhukam Jamin PDN Bisa Dipakai Bulan Ini

KANALBANGSA.COM – Pusat Data Nasional (PDN) yang sebelumnya diserang hacker hingga mengalami gangguan, kini berangsur pulih. Bulan ini, PDN sudah bisa dipake lagi.

Kabar baik ini dipastikan langsung oleh Menko Polhukam, Hadi Tjahjanto usai menggelar rapat koordinasi yang digelar tertutup, di Ruang Bima Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (1/7/2024).

Rapat itu dihadiri Menkominfo Budi Arie Setiadi, Kepala BSSN Hinsa Siburian, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, Direktur Utama PT Telkom Indonesia Ririek Adriansyah. Panglima TNI diwakilkan Kasum TNI Letjen Bambang Ismawan dan Dansatsiber Brigjen Ari Yulianto. Sedangkan Kapolri diwakili Dirsiber Himawan Bayu Aji.

Usai rapat, Hadi bersama pejabat lainnya, memberikan keterangan pers. Kata dia, rapat koordinasi ini menindaklanjuti perintah Presiden Jokowi terkait serangan hacker ke PDN yang membuat 210 instansi pemerintah terdampak, dan layanan publik berbasis digital terganggu.

“Perintah Bapak Presiden agar seluruh layanan publik dapat kembali normal pada bulan Juli 2024,” kata Hadi.

Mantan Panglima TNI ini menegaskan, sudah menerima informasi dari pihak terkait terkait bobolnya data PDN. Tepatnya PDN sementara (PDNS) 2 yang ada di Surabaya.

Ia memastikan, layanan yang menggunakan PDNS 2 bisa digunakan bulan ini, di-backup cold site yang ada di Batam. Server ini ditingkatkan kemampuannya menjadi hot site, khusus untuk pelayanan yang bersifat strategis.

Untuk diketahui, hot site adalah sistem yang mengatur penggunaan data cadangan lokasi fisik alternatif. Selain itu, pihaknya juga mengupayakan perlindungan data yang berlapis dari di PDNS 2 dengan cloud yang dipantau langsung oleh BSSN.

“Sehingga paling tidak ada tiga lapis sampai empat lapis backup tersebut, kemudian juga akan kita backup dengan cloud cadangan,” urai Hadi.

Data yang bersifat statistik dari setiap instansi, kata dia, bisa dicadangkan di cloud sehingga data di PDN tidak penuh.

Dengan pengerahan hot site sebagai penyedia cadangan data, Hadi yakin seluruh situs kementerian ataupun lembaga yang datanya di PDNS 2 bisa kembali beroperasi.