Catat! Beberapa Instansi Ini Mengaku Tak terdampak Serangan Hacker

KANALBANGSA.COM – Serangan siber yang menimpa Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) belakangan ini disinyalir berdampak terhadap banyak layanan publik di instansi pemerintah. Namun ada beberapa instansi yang mengaku tak terdampak oleh serangan tersebut, diantarnya adalah Kemenparekraf dan Kementerian Investasi.

Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno memastikan, serangan terhadap PDN tak berdampak terhadap operasional kementeriannya.”Karena kami menggunakan sistem berbeda,” ungkap Sandi dalam The Weekly Brief with Sandi Uno di Jakarta, Senin, (1/7/2024).

Kemenparekraf memiliki sistem yang berbeda, dan diklaim memiliki ketahanan sistem yang lebih aman. Hal ini dibuktikan dengan torehan penghargaan “Digital Government Award” dengan nilai sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) tahun 2023 tertinggi untuk kategori kementerian.

Kata Sandi, dampak serangan tersebut belum terlihat terhadap kunjungan wisatawan mancanegara (wisman). Tercatat, jumlah kunjungan wisman terus meningkat.

“Karena kami berharap tidak akan ada narasi negatif,” harap Sandi.

Kementerian Investasi juga memastikan layanan perizinan berusaha melalui sistem Online Single Submission (OSS) tetap aman untuk melayani pelaku usaha.

Selain Kemenparekraf, Kementerian Investasi juga mengaku tak terdampak ulah hacker tersebut. Staf Khusus Kementerian Investasi Tina Talisa mengaku, telah melakukan evaluasi berkala atas layanan-layanan publik di bawah naungan Kementerian Investasi, seperti sistem OSS maupun Contact Center.

Tina menegaskan, layanan-layanan di Kementerian Investasi tetap terjaga, khususnya OSS yang bersentuhan langsung dengan pelaku usaha. “Namun, kami terus waspada memantau apabila ada gangguan terhadap sistem yang berjalan,” tuturnya.

Serangan terhadap Pusat Data Nasional Sementara juga menimbulkan kekhawatiran bagi Pemerintah Daerah. Di level provinsi, Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memerintahkan jajarannya untuk memeriksa keamanan data-data milik Pemprov DKI. Heru juga akan membahas persoalan keamanan data pemerintah daerah di Jakarta dengan lembaga lain seperti Badan Pertanahan Negara (BPN), Ditjen Dukcapil Kemendagri, dan dinas Dukcapil daerah penyangga.

“Kemarin saya sudah undang Dukcapil Jabotabek plus Pak Dirjen membahas seperti ini ya. Mudah-mudahan aman,” ucap Heru.

Penjabat Gubernur Jawa Barat (Jabar) Bey Machmudin langsung memperketat pengamanan data provinsi. Kata Bey, Dinas Komunikasi dan Informatika Jabar tengah bekerja keras mengamankan data milik Pemprov Jabar.

“Kami update terus, ya. Dipantau terus ya. Harus monitoring seperti itu. Seperti data PPDB Jabar, aman,” kata Bey di Gedung Sate, Senin (1/7/2024).

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jabar, Ika Mardiah mengatakan, pihaknya terus menjaga agar penyimpanan berbagai data milik Pemprov Jabar tetap aman. Pihaknya mengintensifkan kinerja computer security incident response team.

“Kami terus setiap jam, bahkan hari libur pun terus menjaga keamanannya,” tegasnya.

Ika mengatakan, ada security operation room. Fungsinya untuk melihat semua aplikasi yang disimpan di data center. Karena yang namanya yang terhubung ke internet itu nggak ada yang aman,” pungkasnya.